PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA TERTINGGAL TERDEPAN DAN TERPENCIL (Studi Kasus Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara)

Penelitian ini dilakukan tentang Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Desa tertinggal, terdepan dan terpencil di Alue Dua Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:Bagaimana peran pemerintah desa Alue Dua Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dalam menanggulangi kemiskinan Desa tertinggal, terdepan dan terpencil?. Bagaimana kendala pemerintah desa Alue Dua Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dalam menangulangi kemiskinan Desa tertinggal, terdepan dan terpencil?.. Penelitian ini adalah penelitian kaulitatif dengan jenis studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran pemerintah desa Alue Dua Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dalam menanggulangi kemiskinan Desa tertinggal, terdepan dan terpencil belum maksimal dilakukannya, karena masih terdapat 83% penduduk dalam kategori miskin. Peran pemerintah desa hanya terpenuhi dalam motivator yaitu menggarakkan masyarakat saling membantu dan kerjasama serta mengajak masyarakat untuk menghadiri pengajian, sedangkan peran kepala desa sebagai pemecah masalah kemiskinan, sebagai fasilitator belum mampu dilakukan karena bahyak fasilitas yang butuh renovasi namun tidak kunjung dilakukan, begitu halnya peran sebagai penghubung sistem terlihat dominan masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial padahal layak diberikan, selanjutnya peran kepala desa sebagai komunikator juga tidak mampu diwujudkan karena kepala desa yang kurang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. 2) Kendala pemerintah desa Alue Dua Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dalam menangulangi kemiskinan Desa tertinggal, terdepan dan terpencil yaitu rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat, minimnya modal yang dimiliki, masyarakat menolak perubaha dan keterbatasan infrastruktur, serta banyak pembagunan yang harus dilakukan namun bukan poksi desa.