ANALISIS PEMBERIAN MODAL USAHA KEPADA PEDAGANG KECIL DI KOTA LHOKSEUMAWE TINJAUAN FIQIH MUAMALAH

Keterbatasan modal merupakan kendala utama yang dihadapi pedagang kecil dalam mengembangkan usaha. Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, Dinas Sosial Kota Lhokseumawe menyalurkan bantuan modal usaha kepada pedagang kecil. Namun, pelaksanaan program tersebut perlu dikaji terkait mekanisme penyaluran, kesesuaiannya dengan prinsip fiqih muamalah, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha pedagang kecil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan field research dan library research. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Sosial dan pedagang penerima bantuan, observasi, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan prinsip fiqih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bantuan dilakukan melalui pendataan, seleksi administratif, dan verifikasi lapangan. Bantuan diberikan dalam bentuk peralatan usaha tanpa kewajiban pengembalian (hibah). Dalam perspektif fiqih muamalah, praktik ini termasuk akad tabarru’ yang dibolehkan karena tidak mengandung riba, gharar, dan maisir. Bantuan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan usaha, meskipun masih terdapat kendala dalam pendampingan dan monitoring. Dengan demikian, pemberian modal usaha oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe secara umum telah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, namun masih memerlukan peningkatan pengawasan dan pendampingan agar keberlanjutan usaha pedagang kecil lebih optimal.