DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN WILAYAH HUKUM LHOKSUKON)

Pernikahan anak di bawah umur masih marak terjadi di Indonesia meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal menikah 19 tahun. Celah aturan berupa dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah masih sering dimanfaatkan oleh masyarakat dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, maupun faktor budaya. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dan menganalisis dampaknya terhadap hak-hak anak. Metode yang digunakan adalah metose kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah wilayah hukum Lhokseumawe secara formal telah sesuai prosedur hukum dan mencakup pertimbangan aspek moral serta sosial budaya. Namun, pelaksanaannya masih bersifat administratif, singkat, dan kurang melibatkan pendampingan psikologis serta edukasi yang memadai bagi anak di bawah umur. Dampak negatif pada umumnya harus berhenti sekolah, rentan mengalami gangguan kesehatan reproduksi, diperlakukan kasar oleh suami, dan kebergantungan finansial pada orang tua. Dampak positifnya meliputi rasa aman sosial dan pencegahan stigma, legalitas hubungan dan kepastian status anak, dukungan emosional dari pasangan, solidaritas keluarga dan dukungan materi, pembelajaran kemandirian, dan stabilitas emosional pada kasus tertentu.